jurnal pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. jurnal pajak bumi dan bangunan

Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan selain Pajak Bumi dan. 2017. 2. Jurnal Akuntansi, Prodi. Download Free PDF View PDF. 2, n. pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. 000. Mardiasmo. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019. Perpajakan. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. 2022 - JURNAL OWMER-2Pengaruh Pendapatan Masyarakat,Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas. NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. Chalid, F. Ukuran sampel dari 132. Kata kunci : pajak bumi dan bangunan, pajak pusat, otonomi daerah PENDAHULUAN tentang Pembagian Hasil Penerimaan A. Penulis: Adhipradana Prabu Swasito, Dhian Adhetiya Safitra Publisher: Politeknik Keuangan Negara STAN ISBN: 978-623-93618-5-3 Read. 3 No. penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah. 2 (2021) 4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang No. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 2014. SUBYEK PAJAK Pasal 4. Pastinya terdapat banyak permasalahan yang bisa dijadikan judul skripsi dari berbagai bidang tersebut. 1 Mei 2020, 18 - 31 20Perancangan dan implementasi sistem informasi urunan desa (URDES) berdasarkan pada pajak bumi dan bangunan. 5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 1. Dasar Objek PBB yaitu Bumi dan/atau Bangunan. Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. 2020. 07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011. 185 BOLREV (Borneo Law Review) Vol. 1. Authors : I Hidayat, S Gunawan MANAZHIM 4 (1), 110-132, 2022. Bandung: Alfabeta. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PENDAHULUAN . 1 No. Data pada penelitian ini berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember selama 3 (tiga) tahun. Jasa Kontruksi adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya. a. Tinjauan Pustaka Setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti (harus) berurusan dengan Pajak. 213/PMK. Universitas Diponegoro. 9 Ibid. 234/PMK. 367 m2. Imaniyah,. Jurnal Ekonomi Pembangunan Isssn: 2503-3093 (Online). Sondakh2, I Gede Suwetja3 1, 2, 3Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam. 2 . 20-44. K. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pajak harus dibayar oleh wajib PBB setelah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). (2018). "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan Pajak Bumi dan an, BPHTB, dan PBB Pedesaan dan Per-kotaan. R. , & Imas Nurani Islami. Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) Komponen Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) adalah: a. 916. I. (2021). Yogyakarta: Penerbit Andi. Sampel diambil sebesar 100 wajib pajak dengan menggunakanPelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh. Peraturan M enteri Keu angan Nomor 150/PMK. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating. 1: 65-79. (2021). 1. Surabaya: Universitas Airlangga Hasra, Herianto. Dilihat dari objeknya, baik itu PBB maupun kharaj memiliki objek. Untuk NJOP sampaiJurnal ini menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan terhadap pendapatan negara. Retrieved November 30, 2019, from Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta ISSN: 1907-6576 (print) Vol. dusun, membuat laporan Pajak Bumi dan Bangunan, laporan keterlambatan pembayaran pajak dan dapat membantu pemerintah desa dalam pembuatan surat keterangan, dimana penduduk yang hendak mengurus surat akan dilayani jika Pajak Bumi dan Bangunan penduduk tersebut sudah lunas. Muhamad, K. WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari. ‘Empirical Research in Transaction Cost Economics: A Review and Assesment’, Journal of Law, Economics and Organization, 11(2): 335-361. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sungai Paduan KecamatanTeluk Batang Kabupaten Kayong Utara. 000,00 jurnal umum yang dibuat adalah. 2, (2016) 2337-3520 (2301-928X Print) F-417. Y. Politeknik Keuangan Negara STAN JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 7 No 1 (2023): Optimis Kinerja Positif & Waspada Ketidakpastian Masih Tinggi 1-7. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. eISSN 2684-8228. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut: a. c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan pada tanah dan atau bangunan. Secara umum Pajak Bumi Bangunan adalah sebuah pungutan wajib dari pemerintah kepada masyarakatnya atas kepemilikan tanah dan bangunan. C. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat KepercayaanPada Pemerintah dan Hukum, serta Nasional. Sholeh, A. 87Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebangharjo, Pracimantoro, Wonogiri. 2, Nomor 4, Juni 2014, hlm. Jurnal pajak bumi dan bangunan yang dibayar melalui Bank Jateng ketika. Politeknik. Adapun cara. Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu 2015 sampai 2017. The results showed that the Effectiveness of. 0796 Kelas : Manajemen Pembangunan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. tanah dan atau bangunan tersebut dapat berstatus telah atau belum diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola real AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. Selain itu, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kategori sangat kurang yaitu sebesar 3,17% (<10%). A. 1. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita . L. I. Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Journal Article: 1-21. bahwa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2019 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; b. Vol. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. studentjournal. 000 Bank BRI. LM. Nah, itulah penjelasan mengenai PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari mulai pengertiannya sampai dengan cara mengecek tagihan PBB online. Kamaroellah, R. ac. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen : Volume 5, Nomor 10, Oktober 2016 ISSN : 2461-0593. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. ISSN 2407 -1072 Jurnal Akuntanika, Vol. Jurnal. , & nurdiana, hadian . Dengan menggunakan metode analisis efektivitas dan kontribusi, jurnal ini menemukan bahwa rata - rata efektivitas pajak bumi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 143. (2012). Dari sistem kharaj yang diterapkan di masa Rasul ternyata ada nilai-nilai atau konsep yang bisa diterapkan untuk masa sekarang, terutama bila dikaitkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. (2012). 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan Januari 2014, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 5. Volume 8 Nomor 2, November 2016 Amin Saefundin, Lukman M Baga, dan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1510-1535. pengetahuan perpajakan dan . 1. A. Sebelum pemberlakuan undang-undang ini, yang mengatur dan mengelola pajak daerah itu melalui pemerintah pusat dimana yang dapat dikelolah oleh daerah hanya memperoleh 64,8% sisanya untuk provinsi dan pusat masing-masing. 12 tahun 1986. Download citation file: Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak bumi dan bangunan Serta faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap pelanggaran pajak bumi. Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, Vol. Ilhamsyah, Shantika Martha, Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan. Populasi wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Candisari Semarang dengan jumlah keseluruhan sebesar 15. 1 (1) 2022: Perpajakan dan Keuangan Publik | 3 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). ). Member. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Last Updated: 01 Sep 2023. paper pajak bumi dan bangunan. pdf), text file (. 1 – Juni 2021 e- ISSN: 2685 - 1164, p- ISSN: 2656 -6923 49 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR 1)Yola Rizki Sania, 2)Benny Osta Nababan 1)Dosen Program Studi Manajemen, STIE Dewantara Jl. 13. Setyowati, L. Bumi merupakan permukaan serta tubuh bumi di bawahnya. 1 November 2014| perpajakan. Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Dharma Negara, Vol 4 Juni 2019 ISSN LIPI 2540-8364 PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG Noorsyah Adi Noer Ridha Riyanto Program Studi. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada bumi dan atau bangunan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Permatasari, 2012). Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa 25 Mardiasmo. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan. (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahas. Skripsi : FIS UNNES. Jurnal pajak bumi dan bangunan yang harus dibuat oleh PT Rafinternet adalah Jurnal pajak bumi dan bangunan yang dibayar melalui marketplace. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek bumi dan bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Universitas Merdeka Malang. Penilaian PBB-P2 Kegiatan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan. Sasana, H. No. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. 1: No. Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. Peraturan Menteri Keuangan | 2011-04-05 |. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu penerimaan pajak dari dana perimbangan dinilai dapat memberikan kontribusi yang berarti karena menurut peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, penerimaan Pajak Bumi dan. Landasan Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jangan. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh data laporan target & realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan pemerintah daerah Kecamatan Pamona Puselemba. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan. Google Scholar Website Editor URL. 19-29. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tempinp Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Optimalisasi Pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan definisi mengenai PBB-P2, yaitu “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atauAnalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 1. Dibawah ini adalah tabel mengenai target yang direncanakan serta realisasinya dari tahun. 1, No. Dalam hal ini, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik suatu daerah. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Prameswari, A. Sejalan dengan perkembangan jaman, pajak tanah di Indonesia telah mengalami. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemungutan Pajak bumi dan. Rusdiana, E. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu besaran penerimaan PBB-P2, untuk menentukan pengaruh penerimaan PBB-P2 terhadap.