pilkada secara langsung. Membuatnya jadi intens, sehingga rakyat tidak teralineasi dari representatifnya, perwakilannya. pilkada secara langsung

43. Pilkada secara langsung seharusnya semakin mendekatkan publik dengan kepala daerah terpilih. Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Yang Bermakna Demokratis Sebelum terselenggaranya Pilpres 9 Juli 2014, pembahasan RUU Pemilukada mengarah pada keinginan untuk mempertahankan pilkada kabupaten/kota dipilih secara langsung. Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala. Sementara, melalui pilkada langsung, akan dapat tercipta pemerintah daerah yang akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Pilkada langsung secara serentak pertama kali telah. Lahirnya UU No. Efek pandemi Covid-19 telah menghambat proses penyelenggaraan Pilkada dan Perppu 2/2020 sebagai regulasi dalam penundaan Pilkada serentak 2020. 3. sekaligus membangun komitmen-komitmen secara langsung," kata Deng Ical—sapaan Syamsu Rizal. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Di Kabupaten Gianyar, konflik berawal ketika KPUD Gianyar menetapkan pasangan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati-Dewa Sutanaya (AS) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, mengungguli pasangan Agung Bharata- Putu Yudany Thema (Bayu) dengan jumlah perolehan suara sebanyak. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32Pemilukada secara langsung dari masyarakat dianggap lebih baik dibanding pemilihan yang hanya dilakukan oleh anggota DPR atau penunjukan langsung dari pejabat pemerintah diatasnya. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan evaluasi atas sistem pilkada langsung. Pemindahan dari. Walaupun pada tingkat realitas, lanjut Arghiros (2001), t idak selamanya Kepala daerah yang dipilih secara langsung akan lebih akuntabel dan responsif bila dibandingkan dengan Kepala daerah yang ditunjuk. Pemilihan presiden secara langsung pertama kali digelar di tahun 2004. 2. Pemilukada secara Langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figure pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Esensi dari frase òdipilih secara demokratis ó tersebut adalah tertelak pada proses pengisian jabatan kepala daerah yang harus dilakukan secara demokratis. Tidak hanya konflik masyarakat, diselenggarakannya pemilukada secara . Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada. Di Indonesia saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang sudah memenuhi. Jakarta - Muncul wacana untuk menghapuskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Sebagai konsekuensinya, mereka juga bisa. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hampir memiliki arti yang sama, tetapi keduannya memiliki cakupan yang berbeda juga sebagai salah satu sarana demokrasi rakyat baru yang sudah beberapa kali. H. Selanjutnya, Undang-undang (UU) No. ” Perumusan frasa “dipilih secara demokratis” dilakukan. Pada tatanan juridis normatif dan pengalaman empirik, sejak tahun 2004, menujukkan perbedaan karena Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Saya ingin berperanserta memberikan saran dan masukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat. Sebelum berlangsungnya pilkada secara langsung pertama pada 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 56 Undang Undang No. Lalu, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Sebagian melihat Pilkada sebagai langkah lanjut untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Hal itu didasarkan pada pasal UU No. secara langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung presiden, wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati. PILKADA BIAYA MAHAL. Artinya, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, tidak lagi dipilih oleh masyarakat dengan sistem pemungutan suara secara langsung. Tinggal kemudian dikembalikan kepada kita semua, apakah memilih Pilkada langsung atau tidak langsung. Pilkada secara serentak tersebut tentu memerlukan sumber pendanaan yang besar. Pilk ada secara langsung . Dahlan Thalib dan Ramlan Subakti, Serminar Nasional. Terselenggaranya pilkada memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat sebab masyarakat diberikan. Menjelang pemilu 2020 beberapa. pemilihan secara langsung rakyat sudah disebut berpatisipasi dalam politik karena masyarakat ikut memberikan suara dan ikut mengawasi kegiatan pemilihan suara. Adanya Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung menjadi dilemma yang harus diatasi oleh pemerintah dan KPU selaku penyelenggara kegiatan. Sistem tersebut digagas untuk memotong proses politik elitis dan. Pendahuluan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung (direct local democracy) menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses reformasi dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Periode Orde Baru (1968 – 1998) Demokrasi lokal terwujud salah satunya dengan adanya Pilkada langsung dengan kata lain proses ini mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Pilkada”. 1. Pasal1 (2) UUD 1945 (Perubahan Kedua) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan. Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006, h. Pertama kali diterapkan dalam pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Juni 2005). 1. keberhasilan pilkada secara langsung untuk mendatangkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri. dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau. Begitu pula dengan Kota. Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 [2] untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Pilkada langsung menguras energi dan ongkos politik yang mahal serta rawan politik uang. ( one man one vote) Mengenal kepala daerah secara lebih dekat dan nyata. Cita-cita utama adanya penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah terciptanya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 3301414103 fatau disingkat Pilkada. JAKARTA, HUMAS MKRI – Aturan pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional untuk Pilkada dilaksanakan pada November 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) diuji secara materiil. Karena itu, menurut Mahfud, perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam. REPUBLIKA. Ada tiga tujuan mendasar mengapa pilkada diselenggarakan secara langsung. Dalam artikel “Dinamika Politik Pilkada Serentak” yang diterbitkan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017, disebutkan sejumlah latar belakang perlunya penyelenggaraan pilkada langsung di negara ini. yang dipilih secara langsung oleh. 2. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Berikut garis besar isi Perppu yang diterbitkan Presiden. Demikian juga seluruh wali kota dan bupati di DKI Jakarta. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. Melakukan Pilkada secara serentak. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan. Oleh karenanya, Pemerintah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dimana dalam Pasal 24 ayat (5) UU ini mengatur bahwa kepala daerah dan. 32/2004, yang mengatur pilkada langsung itu, menggunakan rujukan atau konsideran antara lain Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18B UUD 1945. Pilkada langsung oleh rakyat. Rakyat tidak boleh apatis terkait hal tersebut. Meskipun telah dilakukan secara serentak, Pilkada secara langsung masih terlalu boros, belum menghasilkan pemimpin ideal, bahkan banyak yang tersangkut kasus korupsi, dan yang paling penting tidak sejalan dengan demokrasi khas Indonesia. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. memilih wakil . Gamawan juga menguraikan sejumlah alasan, mengapa gubernur tidak perlu dipilih langsung. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas. Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012) hlm. Asas PILKADA. pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam aturan tersebut, Pilkada langsung dan serentak dibuat dalam tujuh gelombang yaitu dilaksanakan pada Desember 2015,. Karena, melalui Pilkada Langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelitir elite di DPRD. Tempo Pilkada - Berita Pilkada Terkini dan Terbaru Mengenai Pemilihan Kepala Daerah, Kampanye Pasangan Calon, Hingga Hasil Pilkada 2020. Pada tatanan juridis normatif dan pengalaman empirik, sejak tahun 2004, menujukkan perbedaan karena Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi. Syaukani Hasan Rais, MM sebagai Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pemilu 2024 adalah pemilu yang pertama kali di lakukan secara serentak dengan PILKADA langsung. UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti […] 1945. Masyarakat tidak sekedar menjadi penonton atau pemilih caloncalon yang diusulkan oleh partai politik namun dapat bertindak sebagai aktor politik yang secara aktif mengusung calon dan. Sangat banyak noda merah dalam pilkada langsung, konflik-konflik yang muncul sebagai akibat secara langsung dan tidak langsug dari adanya pilkada langsung. Melawan Lupa Inilah Politik,tidak ada teman dan musuh abdi yg ada kepentingan bersama yg Abadi. Pilkada menjadi perwujudan hak konstitusional dan legitimasi kekuasaan kepala. Pilkada pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Keberhasilan demokrasi politik pada aras lokal ditandai dengan berlangsungnya pemilukada langsung menunjukkan bahwa di Indonesia telah berlangsung sistem politik yang demokratis dan stabil untuk pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem kawal dan imbang (checks and balances) yang makin baik. Menjelang pemilu 2020 beberapa peraturan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang kandidat tertentu untuk mencalonkan diri, seperti pezina dan politikus yang merupakan mantan narapidana. Sebagai gambaran, sebagian besar pemilihan kepala daerah yang. 32 Tahun 2004 tersebut dilatarbelakangi olehPelaksanaan pilkada langsung secara teknis dimulai tahun 2005 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau. Dan di kacamata masyarakat pun mereka beranggapan saat pengembalian UU yang berkaitan dengan pilkada secara langsung tak lain sama saja dengan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru kala itu, dan masyarakat sendiri merasa keberadaan hak suaranya terenggut. oleh DPRD kembali, alasannya pemilukada secara langsung tidak efisien mengakibatkan konflik antar masyarakat, dan maraknya politik uang. Pemilihan Umum Kepala Daerah 2005 (sebelumnya disebut Pemilukada 2005, selanjutnya disebut Pilkada 2005) merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di 213 daerah. Bahkan semua kalangan sangat khatam dengan pemilihan langsung, baik ditingkat desa, kabupaten/kota, maupun provinsi. Meski begitu, pemilukada langsung tak serta-merta diterapkan karena Undang-Undang itu terlebih dahulu diuji materi (judicial review), lalu diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Alasan tersebut yakni: 1. . 32 Tahun 2004 dan Eksistensi Pencalonan Kepala Daerah PENGANTAR Saluran yang efektif dalam. Presiden saat itu, Dr. Kini, peta politik berubah setelah Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memilih agar pilkada secara langsung tetap. Lahirnya UU No. demokrasi ditingkat local. Pelaksanaan pilkada secara langsung juga sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi setelah terjadi pergantian rezim Orde Baru ke Reformasi. 7 Jika kita lihat sejarah pilkada dari di indonesia dari zaman orde baru pemilihan kepala daerah secara demokratis dilakukan dengan memilih dan diangkat oleh presiden melalui calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh DPRD8 dimana ketentuan Bagi rakyat secara umum, pemilihan langsung atau tidak langsung tidak mempunyai pengaruh yang terlalu berarti bagi mereka. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi. Jika merujuk Survei yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 10-12 September 2014, bahwa 91% masyarakat Indonesia menilai. Kepala daerah 1 Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan. Sebagai “bukti”, mereka merujuk pada pilkada langsung yang banyak menghasilkan kepala daerah yang korup. Pilkada merupakan ajang bagi warga Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan memilih kepala daerah secara langsung. Meskipun dikatakan Pilkada secara langsung, makna langsungkepada pemegang yang baru secara damai C. Pasca pengesahan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, frasa “dipilih secara demokratis” memunculkan perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu dilakukan secara langsung. UU Nomor 8 tahun 2015 pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Kepala. Pilkada secara langsung dimaksudkan untuk meminimalisir praktek money politicsyang dipercaya terjadi secara meluas pada sistem pemilihan melalui lembaga perwakilan. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daeraah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung 2. Mukthie Fadjar, S. 1. Belum termasuk kerusakan infrastruktur danWacana pilkada langsung kembali ke DPRD pun mulai ramai diperbincangkan. Pemilu itu memang telah menghasilkanPemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. H. Mengetahui visi dan misi calon kepala daerah secara lebih detil. Artinya, pemilukada secara langsung, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon Kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum; d) Pasal 18 ayat (4) hanya mengharuskan yang dipilih secaraJAKARTA, KOMPAS. Sejak ditetapkanya UU No. Mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. 2. Sehingga harus melalui lembaga perwakilan seperti parlemen terlebih dahulu. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Pilkada secara langsung dan serentak merupakan situasi yang berbeda, mengingat besarnya kewenangan daerah sejak digulirkannya otonomi daerah. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume II Nomor 1 (April) 2021 38 ABSTRACT Community political participation is closely related to a country's. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon. 1. Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan selama ini ternyata cukup banyak mendapat tantangan internal penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penentuan informan secara purposif didasari pula oleh alasan subjektif yang memiliki keterbatasan. Politik. Pelaksanaan pemilukada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dikatakan demikian, karena dalam pilkada langsung, sejumlah kepala daerah berhasil mendudukkan anggota keluarganya sebagai gubernur maupun bupati/walikota. Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pilkada secara langsung itu sebenarnya merupakan perkembangan baru dalam memahami makna “dipilih secara demokratis” – hal itu jelas termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. , &. Artinya, rakyat Indonesia baru merasakan pengalaman pilkada langsung di masing-masing wilayahnya tidak lebih dari 2 kali. Dimana pada masa orde baru menggunakan sistem sentralisasi sehingga kekuasaan ada di pemerintah pusat, sistem tersebut dinilai terlalumembenarkan Pilkada secara tidak langsung. 32 Tahun 2004 ini, Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dua kasus konflik Pilkada yang dapat dijadikan contoh adalah konflik yang terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah salah satu pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun silam. suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Pilkada Serentak 9 Desember 2020 merupakan sejarah demokrasi pada masa pandemi. Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Pilkada di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Berbeda dengan jenis pemilu sebelumnya, pengertian pemilu tidak langsung ialah pelaksanaan pemilu secara tidak langsung oleh rakyat. PILKADA Melalui DPRD. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. 2. Pemilihan/Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) No. Mohammad Idris yang terpilih sebagai Wali Kota pada pemilihan tahun 2015 dapat mengajukan pencalonan kembali sebagai Wali Kota Depok dalam pemilihan ini. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2); 2. Pertama, komitmen pemerintah untuk selalu. Hal, 107. Dilema Etika Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam PILKADA. 22/1999 di DPR – RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode studi kasus. Pilkada secara langsung belum diperlukan menurut pendapat saya secara pribadi. Secara teoretis, pilkada langsung dipandang sebagai mekanisme rekrutmen politik yang demokratis karena memberi peluang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menentukan para pemimpinnya. Peneliti juga menjelaskan kebebasan dalam memilih pemimpin yang disandarkan pada musyawarah/syura. Abstract. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya. (Pilkada) secara langsung. H. , bahwa “ Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis adalah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung), Pilkada langsung adalah Pemilu, dan Pemilu adalah Pemilu yang secara substansial berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945”. Sebanyak 226 daerah akan melaksanakan PILKADA secara langsung pada tahun 2005 ini, yaitu 135 kabupaten, 80 kota dan 11 propinsi di seluruh Indonesia. Pemerintah menganggap frasa “ dipilih secara demokratis ” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat. Baca Juga : Demokrasi. JAKARTA (VOA) —. Abstrak : Pelaksanaan PILKADA secara langsung ternyata bukan tanpa masalah. Para ahli mengemukakan bahwa pilkada langsung memiliki beberapa manfaat, di antara sebagaimana dijelaskan Joko Prihatmoko (Aina, 2013:53) bahwa sisi positif pilkada langsung, yaitu : 1) Kepala daerah akan memiliki Pilkada langsung menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional (Dahl, 1971). 822. Selanjutnya, Lalu Ranggawale, dengan dasar adanya calon perseorangan yang diatur dalam otonomi khusus di Aceh. JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai turunan dari pelaksanaan otonomi daerah telah meningkatkan partisipasi rakyat, meningkatkan. "Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pilkada seperti ini rakyat benar-banar menjadi subyek dan bukan lagi sebagai objek atau sekedar pelengkap penderita. 2. Namun kini yang berkembang di DPR periode 2009-2014 pada masa akhir jabatannyapemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung. secara langsung memberi Secara umum Pilkada kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagaiUndang-undang tentang pemilihan kepala daerah (PILKADA): UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Di indonesia, Pemilihan kepala daerah ( Pilkada) secara langsung telah berlangsung sejak tahun 2005. Tapi ada sejumlah alasan. Dari penelitian ini dapat. 1945. Siti mengatakan, pilkada langsung hadir karena penerapan otonomi daerah. Selama pelaksanaan pilkada serentak, wajah politik lokal berhasil disulap menjadi panggung keluarga para pejabat daerah. Pilkada”. Dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Presiden maka Undang-undang yang mengatur pilkada langsung disahkan pada Oktober 2004. keuntungan pilkada langsung yaitu Dengan asumsi ini, penulis mendekatkan negara (state) kepada mengasumsikan sebuah tafsiran dari masyarakat (society), mengembalikan pendekatan logika-yuridis (filsafat hukum) kedaulatan dari kedaulatan negara bahwa eksistensi kekuatan baik secara menjadi kedaulatan rakyat, memberikan yuridis maupun.